#Prabowo subianto

Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. PAPD meminta aparat penegak hukum memburu aktor intelektual dan penikmat hasil sadapan tanpa pandang bulu.

Majelis Ulama Indonesia mengecam keras kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Dalam keterangan pada Rabu, 4 November 2026, MUI menegaskan bahwa tindakan mata-mata tanpa wewenang hukum tergolong perbuatan tajassus yang dilarang agama. Saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka.

Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026. Aksi ini menggunakan sistem LIMS tanpa verifikasi resmi dan terancam hukuman berat berdasarkan UU Telekomunikasi serta KUHP.

Dugaan operasi penyadapan Istana mengungkap persoalan serius intelijen, penyalahgunaan kewenangan, pengawasan negara, dan penegakan hukum di Indonesia.

FAKTANASIONAL.NET – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Rapat berlangsung…

Istana Kepresidenan menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah petinggi Polri mengarah pada perbuatan makar, sehingga penyidikan harus diusut tuntas secara transparan.

Mabes TNI membenarkan pengerahan besar-besaran 20.980 personel TNI AL ke Jakarta. Langkah ini menyusul penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto.

Mutasi besar jajaran Polda Banten terjadi di tengah penetapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri pada November 2026.

Mutasi besar jajaran Polda Banten terjadi di tengah penetapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri pada November 2026.

FAKTANASIONAL.NET - Bareskrim Polri hingga kini belum menemukan pihak lain yang diduga menjadi pengendali atau aktor intelektual dalam kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian. Penyidik masih menelusuri kemungkinan ad…

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik keras pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana Polri di bawah kementerian. Gatot menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap presiden dan ancaman bagi demokrasi.

Partai Gerindra mendesak Bareskrim Polri untuk membongkar tuntas aktor intelektual dan pemberi perintah dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.